JAKARTA, Djourno.id — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tahun ini menjadi momentum penting bagi KontraS dan berbagai pegiat HAM untuk memberikan catatan atas situasi hak asasi manusia di Indonesia. Dalam acara yang digelar di Jakarta, Andrie Yunus, Wakil Koordinator Eksternal KontraS, dan aktivis HAM Suciwati menyampaikan pandangan yang menekankan perlunya memperkuat politik kewargaan sebagai jalan memperbaiki hubungan negara dan warga.
Andrie memaparkan bahwa sejumlah isu strategis—mulai dari penyelesaian pelanggaran HAM berat, kebijakan hukuman mati, kebebasan sipil, keberagaman keyakinan, hingga reformasi sektor keamanan—masih memerlukan perhatian lebih serius. Ia menyebut bahwa beberapa perkembangan masih bergerak lambat, namun ruang perbaikan tetap terbuka, terutama melalui pendekatan yang lebih komunikatif antara aparat negara dan masyarakat.
Menurutnya, beberapa praktik penanganan aksi massa dan respons terhadap kelompok kritis masih menimbulkan kekhawatiran publik. Namun Andrie menekankan perlunya memahami konteks kerja aparat sekaligus memastikan penggunaan kewenangan yang proporsional.
“Kami memahami aparat memiliki tugas menjaga ketertiban. Karena itu, pendekatan yang lebih komunikatif dan proporsional menjadi penting agar tidak menimbulkan salah persepsi,” ujar Andrie Yunus, saat dimintai keterangan, Selasa (9/12/2025).
Pada kesempatan yang sama, Suciwati menambahkan bahwa istilah “katastrofi” dalam tema peringatan kali ini bukan dimaksudkan untuk memperuncing ketegangan, tetapi sebagai pengingat bahwa persoalan HAM di Indonesia memerlukan respons serius dari semua pihak. Baginya, politik kewargaan adalah fondasi penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan.
“Peringatan Hari HAM bukan sekadar seremonial. Ini momentum menegaskan keberpihakan kita pada kemanusiaan,” tegasnya.
Suciwati mengajak masyarakat sipil, komunitas muda, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk terus menjaga ruang demokrasi melalui keberanian bersuara dan melindungi pihak yang rentan. Ia menekankan pentingnya praktik kewargaan yang hidup dalam keseharian, bukan sekadar wacana.
Pandangan Andrie dan Suciwati menunjukkan bahwa tantangan HAM di Indonesia tidak bisa dipandang sebagai pertentangan antara negara dan warga semata. Demokrasi yang sehat membutuhkan kolaborasi: negara menghadirkan kebijakan dan penegakan hukum yang adil, sementara warga aktif memberikan masukan secara konstruktif.
Peringatan Hari HAM 2025 ini memberikan pesan bahwa pemajuan HAM bukan hanya agenda kelompok tertentu, tetapi tugas kolektif. KontraS menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi mitra kritis yang konstruktif, sementara suara-suara moral seperti Suciwati mengingatkan bahwa keberanian warga adalah bagian penting dari perjalanan demokrasi.
Refleksi ini menjadi pengingat bahwa memperkuat politik kewargaan berarti memperkuat demokrasi itu sendiri—dan itulah pekerjaan bersama yang tidak boleh berhenti
