Lampung Selatan, Djourno.id — Arus kedatangan 4.366 warga negara asing dari 48 negara menuju Lampung untuk menghadiri Tabligh Akbar Internasional Indonesia Berdoa menandai salah satu konsentrasi mobilitas WNA terbesar dalam satu lokasi keagamaan sepanjang 2025. Di balik gegap gempita jamaah yang memadati lahan dua hektare di Kota Baru, terdapat kerja senyap aparat keamanan—terutama Polri—yang memastikan bahwa skala kerumunan internasional ini tidak menimbulkan kerawanan baru.
Ribuan WNA tiba secara bertahap sejak 26–29 November. Mayoritas berasal dari Asia, dengan Malaysia sebagai negara pengirim terbesar. Lonjakan ini memaksa aparat menyesuaikan pola pengawasan secara cepat: dari pendataan identitas, pengecekan legalitas izin tinggal, hingga pembagian jalur mobilitas jamaah asing. Sebagian WNA bahkan ditempatkan sementara di Kantor Gubernur Lampung untuk memudahkan proses verifikasi.
Di lapangan, 1.600 personel gabungan TNI–Polri bekerja dalam dua lapis: pengamanan kerumunan dan pengawasan keimigrasian fungsional. Baintelkam Polri memainkan peran sentral—menjembatani intelijen, logistik, dan monitoring WNA. Dukungan kemanusiaan seperti pembagian air mineral dan roti bukan sekadar layanan; ia menjadi pintu masuk pendekatan persuasif agar pengawasan tidak dianggap intimidatif.
Humas Ponpes Al-Kirom, Firman Alfian, memastikan bahwa koordinasi dengan aparat berjalan mulus.
“Hingga saat ini, situasi pengawasan WNA berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya dalam keterangannya.
Pernyataan ini penting—bukan hanya sebagai klaim normatif—melainkan sebagai indikator bahwa protokol pengawasan orang asing tidak menemukan hambatan signifikan. Dalam sejumlah acara keagamaan internasional sebelumnya, isu ini pernah menjadi titik rawan, mulai dari pelanggaran izin tinggal hingga infiltrasi kelompok yang tidak terdaftar. Namun, gelaran kali ini relatif bersih dari potensi tersebut.
Kehadiran Maulana Saad Kandhlawi, tokoh sentral yang menjadi magnet utama, menambah sensitivitas situasi. Figur global semacam ini biasanya menarik massa dari berbagai negara, dan kerumunan multinasional selalu mengandung variabel risiko tambahan. Polri harus memastikan bahwa interaksi lintas negara di lokasi tidak memunculkan simpul kerawanan—baik dari sisi keamanan, keimigrasian, maupun dinamika kelompok internasional.
Di luar itu, acara ini menjadi laboratorium penting bagi pemetaan pola mobilitas WNA dalam kegiatan keagamaan berskala besar. Polri dapat mengamati bagaimana jaringan jamaah internasional beroperasi, bagaimana kedatangan mereka terorganisir, serta bagaimana mekanisme internal komunitas mereka berinteraksi dengan sistem pengamanan domestik. Informasi semacam ini sering menjadi dasar pembaruan SOP pengawasan orang asing di acara keagamaan, budaya, dan pertemuan publik berskala global.
Firman menutup dengan harapan agar Lampung dan Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan serupa.
“Kami berharap kegiatan ini membawa keberkahan bagi Lampung, Indonesia, dan umat Islam di seluruh dunia, serta dapat kembali dipercaya di masa mendatang,” ujarnya.
Namun di balik harapan itu, ada catatan lain: gelaran ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak hanya mampu mengelola kerumunan besar, tetapi juga mulai matang dalam pengawasan WNA dengan pendekatan humanis, terukur, dan responsif. Sebuah sinyal bahwa sistem keamanan nasional semakin siap menghadapi dinamika pergerakan lintas negara yang kian kompleks.
