djourno.id – Kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan dalam menangani isu lapangan kerja mendapat sorotan tajam dari warga Jawa Barat.
Berdasarkan hasil survei terbaru Litbang Kompas, mayoritas masyarakat menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam mengatasi masalah pengangguran, yang menjadi perhatian utama warga.
Survei ini mengungkap sejumlah isu mendesak yang dihadapi provinsi tersebut, dengan lapangan kerja menjadi prioritas tertinggi.
Lapangan Kerja Jadi Isu Paling Mendesak
Survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 1–5 Juli 2025 menunjukkan bahwa 44,8% responden menganggap penyediaan lapangan kerja sebagai masalah paling mendesak di Jawa Barat.
Angka ini jauh melampaui isu-isu lain seperti perbaikan jalan (30,8%), ekonomi dan harga bahan pokok (27,9%), serta pemerataan dan bantuan pendidikan termasuk zonasi sekolah (21,2%).
Selain itu, warga juga menyoroti pengelolaan sampah (18,2%), keamanan dan kriminalitas termasuk geng motor (12,1%), serta pelayanan dan fasilitas kesehatan (13%).
Isu lain yang dianggap penting mencakup pengendalian banjir (4,9%), pelayanan masyarakat (4,6%), pengentasan kemiskinan (3,8%), transportasi (3,8%), pemberantasan korupsi (3,1%), dan ketersediaan air bersih (3,1%).
Tingkat Ketidakpuasan Tinggi terhadap Penanganan Pengangguran
Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, mengungkapkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan sangat mencolok pada isu lapangan kerja.
Sebanyak 67,2% responden menyatakan tidak puas dengan upaya pemerintah provinsi dalam mengatasi pengangguran, sementara hanya 31,4% yang merasa puas.
“Lapangan kerja menjadi isu yang paling kentara. Masyarakat merasa peluang kerja sangat terbatas dan mendesak untuk segera diatasi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor ini sangat rendah,” ujar Rangga, dikutip dari Kompas.com, Selasa (19/08).
Selain itu, 60,4% responden juga menyatakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah provinsi dalam menangani kemiskinan, yang menunjukkan tantangan besar dalam aspek sosial-ekonomi.
Meski demikian, beberapa sektor mendapat penilaian positif. Sebanyak 66,1% responden puas dengan ketersediaan pelayanan publik, 65,7% puas dengan kecepatan pelayanan publik, dan 66% menyatakan kepuasan terhadap pengembangan pariwisata serta infrastruktur penunjangnya.
Data Pendukung: Realitas Ekonomi Jawa Barat
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) di provinsi ini pada Februari 2025 mencapai 5,82%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,32%.
Angka ini menunjukkan tantangan nyata dalam penyediaan lapangan kerja, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai 4,93% pada triwulan I-2025, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,11%.
Sektor industri dan jasa, yang menjadi tulang punggung ekonomi Jawa Barat, masih belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, terutama bagi lulusan muda dan pekerja informal.
Ketidakpuasan terhadap kinerja Dedi Mulyadi dalam isu lapangan kerja mencerminkan harapan besar masyarakat Jawa Barat akan solusi nyata.
Dengan mayoritas responden menyoroti terbatasnya peluang kerja, pemerintah provinsi dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif, seperti penguatan sektor industri, pemberdayaan UMKM, dan pelatihan tenaga kerja.
Tanpa langkah konkret, ketidakpuasan ini berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Dedi-Erwan di masa mendatang.
Metodologi Survei
Survei Litbang Kompas dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 400 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di seluruh wilayah Jawa Barat.
Penelitian ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error sebesar ±4,9% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, potensi kesalahan di luar pemilihan sampel tetap mungkin terjadi. Survei ini dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.
