djourno.id–Jumat, 15 Agustus 2025, menjadi momen bersejarah bagi Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pidato kenegaraan perdananya di Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, ia tampil dengan wibawa, mengenakan setelan jas abu-abu dan peci hitam.
Berbeda dari tradisi baju adat yang kerap dipilih pendahulunya, penampilan ini seolah mengisyaratkan pendekatan pragmatis dan tegas yang akan menjadi ciri pemerintahannya.
Di hadapan para wakil rakyat, Prabowo tak hanya memaparkan capaian 299 hari pemerintahannya, tetapi juga mengguncang ruang sidang dengan visi besarnya: merombak tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini dinilainya “tidak masuk akal.”
Menyingkap “Penyakit” di Tubuh BUMN
Dengan nada tegas namun terukur, Prabowo menyoroti realitas pahit yang telah lama menjadi rahasia umum: banyak BUMN merugi, namun pengelolaannya penuh kemewahan dan ketidakefisienan.
“Ada perusahaan yang rugi, tapi komisarisnya banyak sekali, hidup mewah, dapat tantiem, bonus, dan insentif,” ujarnya, memicu tepuk tangan di ruang sidang.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan BUMN yang buruk telah menyebabkan kebocoran kekayaan negara dalam skala besar, yang ia sebut sebagai net outflow of national wealth.
Prabowo tidak berbicara kosong. Data mendukung pernyataannya: dari 108 BUMN yang ada hingga 2025, sebagian besar menghadapi tantangan efisiensi dan profitabilitas.
Banyak di antaranya bergantung pada suntikan dana pemerintah, alih-alih menjadi mesin penggerak ekonomi seperti yang diharapkan.
Dalam pidatonya, ia menyinggung praktik-praktik manipulasi laporan keuangan yang membuat laba perusahaan tampak “akal-akalan,” sebuah sindiran tajam kepada para pengelola BUMN yang lebih mementingkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan negara.
Danantara: Tombak Reformasi BUMN
Untuk mengatasi masalah ini, Prabowo mempercayakan tugas berat kepada Badan Pengelola Investasi dan Danantara Indonesia (BPI Danantara), sebuah entitas baru yang dibentuk untuk merapikan tata kelola BUMN.
Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa Danantara akan menjadi ujung tombak reformasi, dengan tugas utama memangkas praktik-praktik tidak sehat.
Salah satu kebijakan yang langsung mencuri perhatian adalah penghapusan tantiem, bonus, dan insentif bagi komisaris dan direksi BUMN, termasuk anak perusahaan, yang merugi.
“Direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung bener, bukan untung akal-akalan,” tegas Prabowo, disambut sorak pendukung di media sosial.
Selain itu, ia memerintahkan pengurangan jumlah komisaris menjadi maksimal enam orang per BUMN, sebuah langkah yang dianggap revolusioner untuk memangkas birokrasi yang membengkak.
Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya untuk memastikan bahwa BUMN dikelola oleh orang-orang yang benar-benar kompeten dan bertanggung jawab.
Anggota DPR, Nasim Khan, menyebut langkah ini sebagai “alarm” bagi BUMN untuk meningkatkan kinerja dan memastikan dividen yang optimal bagi negara.
Target Ambisius: Rp 800 Triliun untuk Negara
Di balik kebijakan tegas ini, Prabowo memiliki target besar: menjadikan BUMN sebagai pilar ekonomi yang menyumbang minimal 50 miliar dolar AS (sekitar Rp 800 triliun) ke kas negara, guna mencegah defisit APBN.
Visi ini bukan tanpa tantangan. BUMN selama ini sering kali menjadi “ladang bancakan” bagi elit tertentu, dengan praktik korupsi yang merajalela di berbagai eselon.
Dalam pidatonya, Prabowo dengan terang-terangan menyatakan bahwa korupsi adalah “masalah terbesar bangsa kita,” yang tidak hanya ada di birokrasi, tetapi juga di BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah awal pemerintahannya menunjukkan komitmen nyata. Pada awal 2025, Prabowo mengklaim telah menyelamatkan Rp 300 triliun dari APBN yang rawan diselewengkan, termasuk anggaran perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor yang selama ini menjadi sumber korupsi.
Dana ini dialihkan untuk program-program produktif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 20 juta anak sekolah, ibu hamil, dan menyusui.
Reformasi BUMN diharapkan menjadi bagian dari upaya besar ini untuk memastikan kekayaan negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan mengalir ke kantong segelintir orang.
Tantangan dan Harapan
Meski mendapat sambutan positif, khususnya di media sosial, kebijakan ini bukannya tanpa hambatan. Reformasi BUMN membutuhkan lebih dari sekadar pemangkasan komisaris atau penghapusan bonus.
Di sisi lain, publik menyambut baik langkah Prabowo. Postingan di platform X menunjukkan antusiasme warga terhadap penghapusan tantiem dan pengurangan komisaris, dengan banyak yang menyebutnya sebagai “langkah berani” untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada BUMN.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memicu resistensi dari kalangan elit yang selama ini menikmati keuntungan dari pengelolaan BUMN yang tidak efisien.
Indonesia Incorporated: Visi Persatuan Ekonomi
Prabowo tidak hanya berhenti pada reformasi struktural. Dalam pidatonya, ia memperkenalkan konsep “Indonesia Incorporated,” sebuah gagasan yang mengajak seluruh elemen bangsa—dari pengusaha besar hingga UMKM—untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.
Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan akan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat industri nasional. BUMN, sebagai tulang punggung ekonomi, diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan visi ini.
Langkah konkret lainnya termasuk revisi UU BUMN No. 1 Tahun 2025, yang memisahkan keuntungan dan kerugian BUMN dari tanggung jawab negara, sekaligus mempertahankan pengawasan KPK terhadap direksi.
Kebijakan pengadaan barang dan jasa BUMN juga disesuaikan melalui Perpres 46/2025 untuk mendorong efisiensi dan inovasi.
Di sektor energi, penyerahan Blok Rokan kepada Pertamina menjadi simbol komitmen pemerintah untuk menjaga aset strategis demi kepentingan nasional.
Langkah Berani Menuju Indonesia Maju
Pidato Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025 bukan sekadar laporan kinerja, melainkan deklarasi perang terhadap inefisiensi dan korupsi di tubuh BUMN.
Dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan berorientasi pada hasil, ia menunjukkan bahwa reformasi BUMN adalah salah satu pilar utama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara ekonomi.
“Kita tidak punya waktu untuk mencari siapa yang salah. Kita harus mencari solusi cepat dan tepat,” tegasnya, menggambarkan urgensi perubahan.
Di tengah tantangan global dan dinamika dalam negeri, langkah Prabowo ini menjadi ujian nyata.
Akankah Danantara mampu mengubah wajah BUMN menjadi entitas yang efisien, transparan, dan menguntungkan bagi rakyat?
Publik menanti, dengan harapan bahwa visi “Indonesia Incorporated” akan membawa bangsa ini lebih dekat kepada cita-cita kemerdekaan: adil, makmur, dan berdaulat.
Untuk pembaruan lebih lanjut, pantau sumber resmi seperti situs Kementerian BUMN atau laporan dari media nasional terpercaya.
