djourno.id—Di tengah gelombang transformasi digital yang kian kencang, Indonesia menapaki langkah strategis untuk memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai pilar pembangunan nasional.
Bersama Inggris, pemerintah Indonesia meluncurkan AI Policy Dialogue Country Report pada Senin, 28 Juli 2025, sebuah dokumen penting yang menjadi tonggak perumusan kebijakan AI nasional.
Laporan ini, hasil kolaborasi bilateral yang terjalin melalui nota kesepahaman (MoU) transformasi digital, bukan sekadar kertas kerja, melainkan cerminan ambisi Indonesia untuk menempatkan diri di garis depan revolusi teknologi global.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, dalam peluncuran di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, menegaskan bahwa laporan ini adalah buah dari dialog lintas sektor yang intensif.
“Kami berkomitmen menjadikan laporan ini sebagai fondasi rekomendasi kebijakan AI yang konkret, progresif, dan selaras dengan kepentingan nasional,” ujar Nezar dengan nada optimistis.
Peta Tantangan dan Peluang AI di Indonesia
Laporan AI Policy Dialogue Country Report mengidentifikasi enam sektor kunci yang menjadi tulang punggung pengembangan AI di Indonesia: tata kelola layanan digital, infrastruktur digital, pengelolaan data, talenta digital, ekosistem digital, serta etika dan inklusivitas penggunaan AI.
Masing-masing sektor menghadirkan tantangan dan peluang yang kompleks, namun saling terkait.
Misalnya, dalam hal infrastruktur digital, Indonesia masih menghadapi kesenjangan akses internet di wilayah terpencil.
Data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pada 2024, hanya 78,19% populasi Indonesia memiliki akses internet, dengan disparitas signifikan antara perkotaan dan pedesaan.
Hal ini menjadi hambatan dalam adopsi AI yang merata. Di sisi lain, sektor talenta digital menunjukkan potensi besar.
Laporan Digital Talent Global Index 2024 menyebut Indonesia memiliki salah satu populasi pengembang perangkat lunak terbesar di Asia Tenggara, meski masih kekurangan talenta spesialis AI.
Hanya sekitar 10.000 profesional AI terlatih pada 2025, jauh dari kebutuhan industri yang diproyeksikan mencapai 50.000 talenta dalam tiga tahun ke depan.
Tata kelola dan etika AI juga menjadi sorotan. Nezar menekankan perlunya keseimbangan antara mendorong inovasi dan memitigasi risiko, seperti bias algoritma, pelanggaran privasi, dan dampak sosial dari otomatisasi.
“Kita tidak ingin AI menjadi pisau bermata dua. Regulasi harus memastikan teknologi ini memberi manfaat tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan,” katanya.
Langkah Konkret Menuju Regulasi AI
Langkah nyata pemerintah adalah penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tata kelola AI, yang draf awalnya ditargetkan rampung pada akhir Juli 2025.
Proses ini akan dilanjutkan dengan uji publik pada Agustus 2025, sebelum diharmonisasi bersama Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara untuk diterbitkan pada September 2025.
“Regulasi ini akan menjadi panduan bagi semua pemangku kepentingan, dari startup hingga korporasi, untuk memanfaatkan AI secara bertanggung jawab,” jelas Nezar.
Laporan AI Policy Dialogue juga akan menjadi salah satu pilar utama dalam menyusun peta jalan AI nasional, bersama dengan Readiness Assessment Methodology hasil kerja sama dengan UNESCO pada 2024.
“Temuan kedua dokumen ini saling menguatkan. Kami melihat masalah yang sama: kebutuhan akan infrastruktur yang lebih merata, penguatan talenta, dan kerangka etika yang kokoh,” ujar Nezar.
Menurutnya, pendekatan berbasis data ini memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya visioner, tetapi juga realistis dan dapat diimplementasikan.
Kolaborasi Bilateral: Belajar dari Inggris
Kerja sama dengan Inggris bukan tanpa alasan. Inggris dikenal sebagai salah satu pemimpin global dalam pengembangan AI, dengan ekosistem teknologi yang matang dan regulasi yang adaptif, seperti UK AI Strategy 2021 yang berhasil mendorong investasi lebih dari £20 miliar ke sektor AI hingga 2024.
Indonesia, dengan pasar digital yang tumbuh pesat—diproyeksikan mencapai valuasi $133 miliar pada 2025 menurut laporan e-Conomy SEA 2024—melihat peluang untuk mengadopsi praktik terbaik dari Inggris, sambil menyesuaikan dengan konteks lokal.
“Inggris punya pengalaman dalam membangun ekosistem AI yang inklusif dan inovatif. Kami ingin belajar dari mereka, tetapi juga memastikan kebijakan kita mencerminkan nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ungkap Nezar.
Kolaborasi ini juga membuka pintu bagi investasi dan pertukaran pengetahuan, dengan Inggris menawarkan dukungan melalui program seperti UK-Indonesia Tech Hub yang fokus pada pengembangan startup teknologi.
Membangun Masa Depan yang Inklusif
Di balik ambisi teknologi, ada narasi yang lebih besar: bagaimana AI dapat menjadi katalis untuk pembangunan yang inklusif.
Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan keragaman budaya yang luar biasa, memiliki tantangan unik dalam memastikan AI tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit teknologi di kota besar, tetapi juga memberi manfaat bagi petani di desa, UMKM di daerah, dan komunitas marginal.
Laporan ini menyoroti pentingnya inklusivitas, seperti memastikan algoritma AI bebas dari bias gender atau etnis, serta memperluas akses pelatihan AI ke wilayah-wilayah terpencil.
Inisiatif seperti Digital Talent Scholarship yang digagas Kementerian Komdigi, yang pada 2024 melatih lebih dari 200.000 peserta, menjadi langkah awal untuk menciptakan talenta digital yang merata.
Namun, tantangan tetap ada. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya 23% UMKM di Indonesia pada 2024 yang menggunakan teknologi digital secara aktif, sebagian besar karena keterbatasan literasi dan akses.
AI, jika tidak dikelola dengan baik, berisiko memperlebar kesenjangan ini. Oleh karena itu, laporan menekankan pentingnya kebijakan yang progresif dan adaptif, seperti yang digaungkan oleh Policy Center for Technology Outlook (PCO) dalam rekomendasinya: “Kerangka kebijakan teknologi harus responsif terhadap dinamika global, tetapi berpijak pada realitas lokal.”
Melangkah ke Depan
Peluncuran AI Policy Dialogue Country Report adalah awal dari perjalanan panjang Indonesia menuju transformasi digital yang berbasis AI.
Dengan regulasi yang sedang disusun dan kolaborasi internasional yang semakin erat, Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pemain kunci di panggung teknologi global.
Namun, keberhasilan ini akan bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa manfaat AI dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Seperti kata Nezar, “AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita membentuk masa depan yang lebih baik untuk semua.”
Di tengah kompleksitas tantangan, laporan ini adalah langkah pertama yang menjanjikan—sebuah peta jalan untuk menavigasi era baru, di mana Indonesia tidak hanya menjadi pengikut, tetapi juga penentu arah.
