djourno.id—Setelah seratus hari pertama memimpin, para gubernur baru hasil Pilkada 2024 di enam provinsi Pulau Jawa mulai menghadapi penilaian serius dari warganya. Dalam periode yang sering disebut sebagai “masa bulan madu politik”, publik mulai menguji janji kampanye dengan capaian nyata.
Survei tatap muka yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 12–19 Mei 2025 memberi gambaran menyeluruh tentang tingkat kepuasan warga terhadap kinerja gubernur dan capaian program strategisnya.
Jawa Barat Paling Apik, Banten Terendah
Dedi Mulyadi di Jawa Barat mencatat kepuasan publik tertinggi, yakni 84%, disusul Gubernur DIY (83,8%), Gubernur Jatim (75,3%), Gubernur Jateng (73%), dan Gubernur Jakarta Pramono Anung (68%). Gubernur Banten mencatat skor terendah, hanya 51%.
Kepuasan juga mencerminkan kinerja kolektif dengan wakil gubernur. DIY mencatat kepuasan atas Wagub tertinggi (83,8%), sedangkan Banten lagi-lagi di posisi terbawah (42,3%).
Capaian Program: Jakarta dan Jatim Paling Terukur
Jakarta: KJP Plus Jadi Andalan Pramono–Rano
- 92% warga Jakarta tahu tentang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, dan 41,4% menjadi penerima manfaat.
- Tingkat kepuasan penerima tinggi: 24,4% sangat puas dan 57,5% cukup puas → Total 81,9% puas.
- Per Juli 2025, menurut Pemprov DKI, cakupan KJP Plus mencapai 1,1 juta pelajar aktif, dan telah disalurkan senilai Rp1,3 triliun, termasuk untuk bantuan transportasi dan alat tulis sekolah.
- Ini menjadikan KJP Plus sebagai program pendidikan paling populer secara nasional, melampaui program sejenis di provinsi lain.
Jawa Timur: Pelayanan Dasar dan Petani
- Jatim unggul dalam irigasi pertanian, pendidikan kejuruan, dan layanan kesehatan.
- Program “Petani Mandiri Digital” baru diluncurkan April 2025, dan kini telah menjangkau 34.000 petani kecil dengan layanan pemesanan pupuk, akses modal, dan pemasaran daring.
- 82% warga puas atas jaminan layanan kesehatan dan 85% terhadap penyediaan jaringan listrik.
DIY: Teknologi, Lingkungan, dan Komunikasi
- DIY dinilai sebagai provinsi paling modern dalam pemanfaatan teknologi.
- 90% warga puas terhadap layanan komunikasi digital, dan 93% terhadap ketersediaan listrik.
- Program “Satu Keluarga, Satu UMKM” telah menjangkau lebih dari 17.000 keluarga, meski tantangannya kini soal daya beli pasar lokal.
- Pelayanan publik melalui aplikasi “Jogja Smart Citizen” juga mulai diadopsi di 85% kelurahan.
Ekonomi Rakyat: Masih Jadi Titik Lemah Kolektif
Hampir semua gubernur masih mendapat rapor merah di bidang pengentasan kemiskinan, koperasi, dan akses permodalan:
- Pengentasan kemiskinan: hanya 33–50% warga puas.
- Terendah: Jawa Barat dan Banten (sekitar 33–35%)
- Akses permodalan: di bawah 40% puas di Banten dan Jabar.
- Pembinaan koperasi: kecuali DIY dan Jatim yang menyentuh 55%, provinsi lain gagal menyentuh angka 50%.
Banten: Peringkat Bawah di Hampir Semua Aspek
Gubernur Banten menghadapi tantangan serius:
- Skor kepuasan terendah di bidang pengentasan kemiskinan, pendidikan SLTA, permodalan, koperasi, hingga kualitas jalan.
- Belum ada program andalan yang menonjol secara nasional.
- Per Juli 2025, program “Banten Bangkit” yang dicanangkan sejak Januari belum terlihat capaian signifikan di lapangan.
Jawa Tengah: Stabil tapi Belum Menonjol
- Gubernur Jateng mencatatkan skor cukup stabil (73%), tetapi tanpa program unggulan yang dominan.
- Infrastruktur jalan dan pendidikan SLTA menjadi dua bidang yang dinilai cukup baik.
- Program “Desa Tumbuh Bersama” baru diluncurkan April, dan diprediksi akan mulai terasa dampaknya pada kuartal ketiga 2025.
Jawa Barat: Dedi Mulyadi Populer, Tapi Rawan Kritik
- Meski memuncaki kepuasan, Jabar mencatat nilai rendah di bidang koperasi dan akses permodalan.
- Program-program seperti “Balai Rakyat Digital” dan “Petani Juara” baru berjalan separuh jalan.
- Kritik muncul dari buruh dan pelaku UMKM yang menganggap program Dedi lebih populer di media sosial ketimbang berdampak langsung ke lapangan.
Tantangan ke Depan
- Tiga provinsi unggul di pelayanan dasar: DIY, Jatim, dan Jakarta.
- Ekonomi rakyat adalah lubang besar bersama. Tidak ada provinsi yang mendapat skor memuaskan dalam pengentasan kemiskinan atau koperasi.
- Jakarta unggul dalam capaian program konkret (KJP Plus).
- Banten perlu perhatian khusus. Tidak hanya karena skor rendah, tapi juga belum memiliki program unggulan yang diketahui publik.
Politik Butuh Bukti, Bukan Gimik
Dalam fase transisi menuju akhir 2025, kepala daerah akan diuji: apakah bisa menerjemahkan kepercayaan tinggi menjadi kebijakan yang menyentuh akar persoalan masyarakat, atau hanya sebatas retorika jangka pendek.
Gubernur dengan elektabilitas tinggi bisa terpeleset jika tidak menyentuh sektor ekonomi rakyat secara konkret. Sebaliknya, kepala daerah dengan awalan buruk seperti di Banten masih punya waktu membalik keadaan—dengan syarat: kerja nyata, bukan hanya kampanye.
