djourno.id – Di tengah gemuruh demonstrasi yang mengguncang Kompleks Parlemen pada 25 Agustus 2025, satu nama kembali menjadi sorotan: Sufmi Dasco Ahmad.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra ini, dengan gaya politiknya yang kalem namun tegas, telah dikenal sebagai “pemadam krisis” di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Namun, ketika ribuan massa—didominasi pelajar—memprotes kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan dan kebijakan lain yang dianggap membebani rakyat, pertanyaan besar mengemuka: mampukah Dasco kembali meredam kemarahan publik yang kian memanas?
Gelombang Kemarahan di Depan Gedung DPR
Pada Senin sore, 25 Agustus 2025, Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, menjadi arena bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan. Massa yang tergabung dalam aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” menuntut transparansi gaji anggota DPR, pembatalan tunjangan perumahan, dan penghentian rencana kenaikan gaji legislator.
Situasi memanas ketika polisi mengerahkan water cannon dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, memicu kericuhan yang berlangsung hingga malam. Beberapa demonstran dan wartawan bahkan dilaporkan terluka akibat bentrokan.
Dasco, yang saat itu berada di Istana Negara, merespons cepat. Dalam pernyataan kepada media, ia menegaskan bahwa DPR menghormati hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.
“Kami akan terima dengan baik. Kami akan lakukan introspeksi ke dalam,” ujarnya, seraya meminta massa untuk tetap tertib dan mengikuti aturan hukum.
Ia juga mengklarifikasi bahwa tunjangan perumahan hanya berlaku hingga Oktober 2025 sebagai pengganti fasilitas di Kalibata, bukan permanen, untuk meredam kritik.
Namun, pernyataan ini belum sepenuhnya meredakan gejolak. Media sosial, khususnya platform X, mencatat sentimen publik yang kian skeptis. Seorang pengguna dengan nama akun @ruliarih memperingatkan, “Jika aspirasi hari ini diabaikan, tidak menutup kemungkinan ada efek domino ke daerah lain dan akan semakin sulit dikendalikan.”
Demonstrasi lanjutan dari kelompok buruh terkait revisi UU Perburuhan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga dijadwalkan pada 28 Agustus 2025, menambah tekanan bagi DPR.
Dasco, Sang Penjaga Harmoni
Peran Dasco sebagai “pemadam krisis” bukanlah hal baru. Sejak Prabowo dilantik pada Oktober 2024, ia telah berulang kali tampil sebagai jembatan antara pemerintah dan publik, menenangkan keresahan atas kebijakan kontroversial. Berikut beberapa momen kunci:
- Sengketa Empat Pulau (Juni 2025): Dasco memfasilitasi rapat di Istana Kepresidenan, mewakili DPR dalam telekonferensi dengan Prabowo yang sedang berada di luar negeri. Ia mengumumkan temuan dokumen historis yang mendukung klaim Aceh, meredam konflik regional yang berpotensi memicu demonstrasi.
- Kenaikan PPN 12% (Desember 2024): Ketika publik resah atas rencana kenaikan PPN, Dasco menjadi figur pertama yang mengklarifikasi bahwa kenaikan hanya berlaku untuk barang mewah, menenangkan masyarakat sebelum menteri terkait angkat bicara.
- Polemik LPG 3 Kg (Februari 2025): Dasco mengumumkan instruksi Prabowo untuk mengizinkan pengecer menjual kembali LPG subsidi, menyelesaikan keluhan pedagang kecil dan mencegah kerusuhan.
- Anjloknya IHSG (Maret 2025): Dasco memimpin rombongan DPR ke Bursa Efek Indonesia (BEI) saat perdagangan dihentikan sementara akibat penurunan tajam IHSG. Kehadirannya membantu memulihkan kepercayaan pasar.
- Royalti Musik (Agustus 2025): Ia meredam kontroversi yang melibatkan seniman dan publik, mencegah eskalasi menjadi aksi massa.
Pengamat politik Haidar Alwi menyebut Dasco sebagai “penjaga harmoni kebangsaan” yang bekerja tanpa drama.
“Tidak berisik tapi produktif, bekerja di jalur resmi, berkomunikasi langsung dengan pihak terkait,” ujarnya pada 18 Juni 2025. Frans Immanuel Saragih dari Swarna Dwipa Institute menambahkan, “Dasco mampu menerjemahkan keinginan Presiden secara tepat. Prabowo beruntung punya tangan kanan seperti dia.”
Tantangan yang Kian Berat
Namun, krisis saat ini berbeda. Tuntutan publik terhadap DPR bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi legislatif itu sendiri.
Kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR, yang mencapai Rp50 juta per bulan, dianggap sebagai simbol ketidakpekaan di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Seorang pengguna X, @Mul_ya_, menyindir, “Bukannya gaji DPR gede ya, trus dapat bantuan biaya telepon, listrik, dan beras. Itu kan halal. Emang kurang?”
Hendri Satrio, pakar komunikasi politik, memperingatkan bahwa dominasi Dasco dalam merespons isu publik bisa menjadi bumerang.
“Kalau semua hanya mengandalkan Dasco, lalu yang lain ngapain? Ini bukan one-man show, ini pemerintahan,” tegasnya pada 20 Maret 2025. Ia menilai kurangnya inisiatif dari anggota DPR dan menteri lain membuat Dasco tampak seperti “superhero” yang justru memperlihatkan kelemahan sistemik dalam kabinet dan legislatif.
Dr. Sudarto, ahli komunikasi krisis dari Universitas Pancasila, mengakui keunggulan Dasco sebagai “pemadam krisis” yang responsif terhadap aspirasi rakyat.
Namun, ia juga menyoroti bahwa krisis DPR saat ini lebih kompleks karena melibatkan sentimen anti-elite. “Dasco harus lebih dari sekadar menyampaikan klarifikasi. Ia perlu memastikan DPR benar-benar melakukan introspeksi, seperti yang dijanjikannya,” katanya pada 13 Februari 2025.
Mampukah Dasco Mengulang Keberhasilan?
Keberhasilan Dasco di masa lalu didukung oleh posisinya sebagai orang kepercayaan Prabowo dan jaringan politiknya yang luas, baik di DPR maupun di Koalisi Indonesia Maju Plus.
Sebagai Ketua Harian Gerindra, ia memiliki otoritas untuk mengoordinasikan partai pendukung pemerintah, yang menguasai mayoritas kursi di DPR. Namun, krisis saat ini menuntut lebih dari sekadar komunikasi politik yang cerdas. Publik menanti tindakan konkret, seperti pembatalan tunjangan atau revisi kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat.
Fernando Emas, Direktur Rumah Politik Indonesia, optimistis bahwa Dasco bisa kembali menjadi penyejuk.
“Ia mampu membangun komunikasi dengan pihak yang berseberangan, seperti saat mempertemukan Prabowo dengan Megawati Soekarnoputri pada Idul Fitri 2025. Ini menunjukkan kapasitasnya mencairkan suasana,” ujarnya pada 29 April 2025. Namun, Fernando juga menekankan bahwa Dasco perlu didukung oleh tindakan nyata dari DPR dan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik.
Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa peran Dasco yang terlalu dominan bisa melemahkan fungsi pengawasan DPR. Seorang komentator di laman Kompas.com menulis,
“Sebaiknya Dasco keluar saja dari dewan dan bergabung di kabinet Prabowo. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, dia akan menjadi duta pemerintah sehingga menghilangkan fungsinya sebagai legislatif yang mengawasi jalannya pemerintah.”
Khalid Zabidi, aktivis 98 ITB, menyebut gaya Dasco sebagai “pola baru pimpinan DPR” yang proaktif dan aspiratif.
“Pola baru Dasco perlu diapresiasi, mencirikan pimpinan DPR yang aspiratif dan proaktif,” ujarnya.
Namun, keberhasilan Dasco kali ini akan bergantung pada kemampuannya meyakinkan publik bahwa DPR tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak.
Di tengah badai politik, Dasco tetap menjadi oase ketenangan. Tetapi, seperti yang diingatkan oleh Hendri Satrio, ketergantungan pada satu figur bisa menjadi pisau bermata dua.
Mampukah ia kembali meredam kemarahan publik? Hanya waktu yang akan menjawab, tetapi satu hal pasti: semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya dari sang “pemadam krisis” ini.
