djourno.id—Di tengah hiruk-pikuk kunjungan kerjanya ke Malang, Jawa Timur, pada Sabtu, 9 Agustus 2025, Muhaimin Iskandar—atau yang akrab disapa Cak Imin—melemparkan candaan yang mengundang tawa sekaligus renungan.
“Saya ini sebetulnya kenapa jadi menteri itu mau? Mau lagi? Sebetulnya sudah kapok jadi menteri,” katanya di hadapan para pekerja migran Indonesia (PMI) dan aktivis setempat.
Pernyataan ini bukan yang pertama kali. Pada 2023, saat kampanye sebagai bakal calon wakil presiden, Cak Imin pernah berkelakar serupa: “Saya sudah kapok jadi menteri karena banyak yang gagal kalau hanya di level menteri. Kita ingin mengubah dari pusat kekuasaan presiden dan wakil presiden.”
Meski begitu, kini dia kembali ke kursi menteri sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Kabinet Prabowo Subianto, sejak dilantik pada 21 Oktober 2024.
Cak Imin, lahir pada 24 September 1966, bukanlah pendatang baru di panggung politik Indonesia.
Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada angkatan 1986 ini memulai karirnya sebagai aktivis dan pengurus partai, sebelum naik ke level nasional sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005.
Dia pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI (2019–2024) dan sebelumnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) pada 2009–2014 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pengalaman itu, katanya, membuatnya “didemo, dinasihatin, dimarahin,” terutama saat menangani isu PMI.
Namun, justru pengalaman inilah yang membawanya kembali ke isu serupa di posisi sekarang. “Kenapa saya mau lagi, karena dulu tahun 2009 saya juga ngurusin PMI,” ujarnya di Malang, sambil menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola pekerja migran.
Pengalaman Lama: Masa di Kementerian Tenaga Kerja
Sebagai Menakertrans (2009–2014), Cak Imin menghadapi tantangan besar di sektor ketenagakerjaan, termasuk perlindungan PMI.
Saat itu, Indonesia mengirimkan ratusan ribu pekerja ke luar negeri setiap tahun, tapi masalah seperti eksploitasi, perdagangan manusia, dan kurangnya perlindungan hukum sering menjadi sorotan.
Pada 2013, misalnya, Cak Imin terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan PMI di kementeriannya, yang membuatnya dipanggil KPK sebagai saksi.
Meski dia membantah keterlibatan dan mengklaim undang-undang KPK adalah buatannya sendiri saat di DPR, kasus ini meninggalkan noda pada citranya.
Di sisi positif, selama masa jabatannya, Cak Imin mendorong reformasi seperti peningkatan pelatihan vokasi dan penempatan PMI melalui skema government-to-government (G to G), yang bertujuan mengurangi biaya dan risiko eksploitasi oleh agen swasta.
Namun, kritik tetap mengalir: banyak PMI masih menghadapi masalah seperti gaji tak dibayar, kekerasan, dan deportasi massal, terutama di negara tujuan seperti Arab Saudi dan Malaysia.
Data Bank Indonesia saat itu mencatat remitansi PMI mencapai sekitar Rp 100–150 triliun per tahun, tapi kontribusi ekonomi ini tak sebanding dengan perlindungan yang diberikan negara. “Menteri tugasnya begitu,” katanya nostalgis di Malang, mengakui kritik sebagai bagian dari pekerjaan.
Kembali ke Kursi Panas: Kinerja sebagai Menko PM
Meski mengaku “kapok,” Cak Imin kembali ke eksekutif pada Oktober 2024 sebagai Menko PM, posisi baru yang dipecah dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
Tugasnya luas: menaungi Kementerian Koperasi dan UMKM, Ekonomi Kreatif, Sosial, serta Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).
Presiden Prabowo Subianto memberinya amanat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk PMI sebagai “pahlawan devisa.”
Hingga Agustus 2025, kinerja Cak Imin mendapat sorotan campur aduk. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Juni 2025 menempatkannya di urutan bawah sebagai menteri koordinator dengan kinerja terbaik, hanya 1,7 persen responden yang memilihnya, di belakang Zulkifli Hasan (Menko Perekonomian) dan Pratikno (Menko PMK).
Kritik muncul terkait permintaannya untuk tambahan anggaran Rp 653,7 miliar pada Desember 2024, yang disebut untuk mendukung tiga deputi baru di kementeriannya. “Kemenko PM sendiri sebagai satu manajemen membutuhkan anggaran Rp 119 miliar,” katanya, menekankan kebutuhan sinergi antarkementerian.
Di sisi lain, anggota DPR dari Fraksi PKB seperti Ahmad Iman Sukri mengapresiasi kinerja 100 hari pertama Cak Imin pada Januari 2025, menyebutnya efektif dalam pemberdayaan masyarakat.
Kekayaannya yang mencapai Rp 37,4 miliar per Desember 2024 juga menjadi perbincangan, meski dilaporkan secara transparan melalui LHKPN.
Fokus pada PMI: Antara Komitmen dan Tantangan
Pernyataan “kapok” Cak Imin di Malang justru diikuti tekad kuat untuk PMI. “Ini serius, serius seserius-seriusnya. Ini bukan retorik,” katanya, berjanji menjadikan Malang sebagai pusat talenta PMI dengan membawa “kekuatan Jakarta” ke daerah.
Masalah PMI memang “gampang tapi sangat rumit,” seperti yang dia ungkapkan: dari eksploitasi di luar negeri hingga kurangnya pelatihan di dalam negeri.
Data akurat menunjukkan urgensinya. Pada 2024, remitansi PMI mencapai Rp 241 triliun, naik dari Rp 230,81 triliun pada 2023, dan menyumbang 0,36 persen pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga kuartal III 2024, angkanya sudah Rp 11,63 miliar dolar AS (sekitar Rp 186 triliun), dengan target akhir tahun Rp 253,77 triliun. Untuk 2025, pemerintah menargetkan Rp 300–433 triliun dengan pengiriman hingga 425 ribu PMI. Di Malaysia saja, dalam sembilan bulan pertama 2024, PMI mengirim RM 15 miliar (Rp 52 triliun).
Cak Imin telah bergerak: Pada November 2024, dia rapat dengan Menteri PPMI Abdul Kadir Karding membahas prioritas diplomasi luar negeri untuk PMI dan penciptaan ekosistem migrasi aman.
Dia juga mendorong pelatihan finansial bagi PMI agar remitansi tak hanya jadi “uang panas,” tapi modal perubahan masyarakat. “Kontribusi pekerja migran sangat besar, hampir Rp 300 triliun per tahun,” katanya, menekankan negara harus “becus” menangani mereka.
Mengapa Kembali Meski Kapok?
Pernyataan “kapok” Cak Imin bisa dibaca sebagai kelakar politik, tapi juga refleksi atas beban jabatan. Pernyataannya pada 2018 dan 2023 menunjukkan ambisi lebih tinggi: dari menteri ke wakil presiden.
Namun, setelah gagal di pilpres 2024 sebagai cawapres Anies Baswedan, dia menerima tawaran Prabowo. Ini menunjukkan pragmatisme: “Ya itu sudah menjadi takdir,” katanya di Malang.
Kinerjanya sebagai Menko PM masih dini untuk dinilai sepenuhnya, tapi data menunjukkan potensi.
Dengan komitmen pada PMI—sektor yang menyumbang devisa besar tapi penuh risiko—Cak Imin punya kesempatan membuktikan bahwa “kapok” bukan berarti menyerah, melainkan belajar dari masa lalu.
Apakah dia akan berhasil menjadikan Malang “pusat talent PMI” dan mendorong reformasi nasional?
Waktu akan menjawab, tapi satu hal pasti: kritik akan tetap datang, seperti yang dia akui sebagai “tugas menteri.”
