djourno.id—Di ruang sidang Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025, suasana terasa hangat namun penuh semangat. Presiden Prabowo Subianto, dengan nada tegas namun optimistis, memimpin Sidang Kabinet Paripurna ke-8 Kabinet Merah Putih.
Di hadapan para menteri dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia tak ragu memuji kinerja timnya.
“Sepuluh bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, kerja, dan prestasi,” katanya, suaranya bergema di ruangan megah itu.
Ucapan itu bukan sekadar puji syukur. Dalam waktu kurang dari setahun sejak dilantik pada 21 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo-Gibran telah menorehkan sejumlah capaian yang disebutnya sebagai bukti bahwa Indonesia “berada di arah yang benar.”
Namun, di balik sorotan positif, tantangan besar masih mengintai, mulai dari koordinasi antarmenteri hingga kritik terhadap birokrasi yang dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Bagaimana Kabinet Merah Putih menavigasi 10 bulan pertama mereka, dan apa yang membuat Prabowo begitu percaya diri dengan arah pemerintahannya?
Kekompakan di Tengah Keberagaman
Kabinet Merah Putih, yang diumumkan pada 20 Oktober 2024 di Istana Merdeka, adalah perpaduan unik dari berbagai latar belakang: politisi, akademisi, hingga mantan menteri era Presiden Joko Widodo.
Dengan 48 kementerian dan sejumlah lembaga, kabinet ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Namun, keberagaman ini juga menjadi tantangan. Prabowo sendiri mengakui sulitnya menyatukan visi dari “banyak kepala” dengan pengalaman dan keyakinan yang berbeda.
“Kita mengerti betapa sulitnya mengoordinasikan, mengendalikan, dan memimpin manusia,” ujarnya.
Meski begitu, Prabowo menilai timnya telah menunjukkan soliditas yang luar biasa.
Dalam sidang kabinet, ia memuji koordinasi antarmenteri yang dinilainya efektif, terutama dalam mencapai target strategis seperti produksi pangan nasional.
Ia bahkan menyebut transisi mulus dari pemerintahan Jokowi sebagai salah satu kunci keberhasilan.
“Produksi pangan kita berada dalam kondisi yang aman dan kuat,” katanya, sembari memuji langkah-langkah Kementerian Pertanian yang didukung Kementerian Keuangan, TNI, dan Polri.
Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis
Di antara capaian yang paling disoroti adalah program prioritas yang langsung menyentuh rakyat kecil: Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekolah Rakyat, yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos), dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Menteri PANRB Rini Widyantini, yang dilantik pada 21 Oktober 2024, menegaskan bahwa program ini telah diintegrasikan ke dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemensos dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) guru untuk memastikan operasionalisasi yang lancar.
“Pemenuhan SDM guru kami perkuat untuk mendukung operasionalisasinya,” kata Rini usai sidang kabinet.
Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat menjadi bagian dari ekosistem kelembagaan Kemensos yang sudah memiliki jalur penganggaran dan pembinaan SDM yang jelas.
Hingga Juli 2025, Kemensos melaporkan bahwa 1.500 unit Sekolah Rakyat telah beroperasi di 34 provinsi, menjangkau lebih dari 300.000 anak dari keluarga miskin. Angka ini, meski mengesankan, masih jauh dari target pemerintah untuk menjangkau 1 juta anak pada akhir 2026.
Transformasi Digital dan Data Tunggal
Selain program sosial, Kabinet Merah Putih juga berfokus pada transformasi digital, salah satunya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian PANRB memainkan peran kunci dengan menguji coba digitalisasi perlindungan sosial berbasis DTSEN, yang diperkuat oleh interoperabilitas data dan identitas digital.
Rini Widyantini menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih terpadu dan efisien dalam penyaluran bantuan sosial.
Hingga Agustus 2025, uji coba DTSEN telah diterapkan di 10 provinsi, mencakup 12 juta penerima bantuan sosial. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa digitalisasi ini berhasil mengurangi tingkat kebocoran bantuan sosial dari 15% pada 2023 menjadi 8% pada semester pertama 2025.
Meski begitu, tantangan interoperabilitas data antarinstansi masih menjadi hambatan, dengan laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menyebutkan bahwa hanya 60% instansi pemerintah yang telah terintegrasi penuh dengan sistem DTSEN.
Sindiran Tajam untuk “Pemain Ekonomi”
Di tengah pujian untuk timnya, Prabowo tak segan menyentil pihak-pihak yang ia sebut sebagai “pemain ekonomi” yang mencari keuntungan besar tanpa mempedulikan rakyat.
“Ada yang niatnya hanya cari keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli rakyat kondisinya kayak apa,” katanya dengan nada tegas.
Ia bahkan menyebut mereka sebagai pihak yang “menghisap kekayaan rakyat bagaikan menghisap darah.”
Pernyataan ini disinyalir merujuk pada praktik monopoli atau oligopoli di sektor tertentu, meski Prabowo tidak menyebut nama secara spesifik.
Pernyataan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan populis, namun juga menimbulkan pertanyaan.
Tantangan di Depan
Meski penuh optimisme, pemerintahan Prabowo-Gibran bukan tanpa kritik.
Beberapa menteri dinilai kurang sensitif dalam merespons isu publik. Sebuah unggahan di X pada Juli 2025 mencerminkan sentimen ini dengan pengguna @PreciosaKanti menyatakan bahwa “terlalu banyak menteri yang blunder dengan komentar yang tidak sensitif.”
Selain itu, laporan dari Celios menyebutkan bahwa lima menteri perlu direshuffle karena kinerja yang kurang optimal, meski nama-nama spesifik tidak disebutkan.
Tantangan lain adalah kompleksitas birokrasi. Meski Kementerian PANRB berupaya memperbaiki tata kelola melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), laporan dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik masih tinggi, dengan 12.500 aduan terkait birokrasi pada semester pertama 2025.
Di Jalur yang Benar?
Prabowo yakin bahwa pemerintahannya berada di “azimut kompas yang benar.”
Capaian seperti Sekolah Rakyat, MBG, dan DTSEN menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi.
Namun, keberlanjutan program, transparansi anggaran, dan koordinasi antarinstansi tetap menjadi pekerjaan rumah.
Di sisi lain, sindiran Prabowo terhadap “pemain ekonomi” menunjukkan bahwa ia sadar akan tantangan struktural yang lebih besar, yang membutuhkan lebih dari sekadar kerja keras—tetapi juga keberanian untuk melakukan reformasi sistemik.
Saat Indonesia memasuki tahun kedua kepemimpinan Prabowo-Gibran, pertanyaan besar tetap menggantung: mampukah Kabinet Merah Putih mempertahankan momentum ini, atau akankah tantangan birokrasi dan dinamika ekonomi menguji kekompakan mereka?
Di Istana Negara, sorak sorai apresiasi mungkin masih terdengar, tetapi di lapangan, rakyat menanti bukti nyata dari janji-janji besar itu.
