djourno.id—Di tengah gemuruh tepuk tangan kader PDI Perjuangan (PDIP) yang memenuhi Nusa Dua Bali Convention Center, Bali, pada Sabtu (2/8/2025), Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan yang tegas sekaligus penuh makna.
Dalam pidato politik penutupan Kongres ke-6 PDIP, ia menegaskan bahwa partainya bukan oposisi, bukan pula koalisi, melainkan penyeimbang yang setia menjaga arah pembangunan nasional.
“Kita akan mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, namun kita juga akan bersuara lantang dan bertindak tegas terhadap setiap penyimpangan,” ujar Megawati dengan nada mantap, seolah merangkum semangat perjuangan partai berlambang banteng itu.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Megawati menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak mengenal dikotomi oposisi dan koalisi seperti di negara-negara dengan sistem parlementer.
“Demokrasi kita bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi,” katanya, mengingatkan bahwa PDIP memilih berdiri sebagai kekuatan ideologis yang berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial.
Ini adalah cerminan dari visi partai yang, menurut Megawati, tidak sekadar mengejar kekuasaan, tetapi menjaga moralitas politik yang diwariskan oleh pendiri bangsa, Soekarno.
Posisi Unik PDIP: Penyeimbang, Bukan Penentang
PDIP, di bawah kepemimpinan Megawati, memilih jalur yang tidak biasa dalam lanskap politik Indonesia.
Meski tidak bergabung dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, PDIP menolak label oposisi.
“Peran kita adalah memastikan pembangunan nasional tetap pada rel konstitusi,” tegas Megawati.
Posisi ini menempatkan PDIP sebagai pengawas yang kritis sekaligus pendukung selektif, sebuah peran yang dalam praktiknya tidak mudah dijalankan.
Sikap PDIP ini mencerminkan strategi matang untuk tetap relevan di tengah dinamika politik yang kompleks. PDIP ingin menunjukkan bahwa mereka bisa mendukung pemerintah tanpa kehilangan identitas ideologisnya.
Ini adalah langkah untuk mempertahankan basis massa yang kuat, terutama di kalangan rakyat kecil, sambil tetap kritis terhadap kebijakan yang menyimpang.
Data dari menunjukkan bahwa PDIP masih menjadi salah satu partai dengan elektabilitas tertinggi di Indonesia.
Posisi ini memberi PDIP legitimasi kuat untuk memainkan peran penyeimbang, karena suara rakyat yang mereka wakili bukanlah angka kecil.
Dengan 128 kursi di DPR (22,2% dari total kursi), PDIP memiliki pengaruh signifikan untuk mengawal atau mengkritik kebijakan pemerintah.
Dukung yang Pro-Rakyat, Lawan yang Menyimpang
Megawati menegaskan bahwa PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat, seperti program kesejahteraan sosial, peningkatan akses pendidikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Sebagai contoh, pemerintahan Prabowo-Gibran telah meluncurkan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah, yang menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjangkau 15 juta siswa pada tahap awal di 2025.
Program ini, yang sejalan dengan semangat pro-rakyat, kemungkinan besar akan mendapat dukungan PDIP.
Namun, Megawati juga menegaskan bahwa PDIP tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila atau merugikan rakyat.
Sejarah mencatat, PDIP pernah menjadi pengkritik keras saat pemerintahan sebelumnya mencoba mengesahkan regulasi yang dianggap melemahkan independensi lembaga antikorupsi.
Tantangan di Depan: Menjaga Relevansi dan Konsistensi
Meski posisi penyeimbang terdengar ideal, tantangan besar menanti PDIP. Peran penyeimbang membutuhkan konsistensi yang kuat agar tidak terjebak dalam pragmatisme politik.
PDIP harus mampu menerjemahkan dukungan terhadap kebijakan pro-rakyat menjadi aksi nyata, seperti mengawal implementasi program di daerah-daerah. Jika tidak, posisi ini bisa dianggap sekadar jargon politik.
Di akhir pidatonya, Megawati mengajak kader PDIP untuk terus menjaga demokrasi Indonesia dengan semangat yang diwariskan Soekarno.
“Keberpihakan bukan soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, tetapi soal setia pada kebenaran,” ujarnya, mengutip nilai-nilai yang menjadi fondasi partai.
Pesan ini bukan hanya ditujukan kepada kader, tetapi juga kepada publik luas, bahwa PDIP ingin dilihat sebagai kekuatan yang konsisten memperjuangkan rakyat.
Dengan posisi penyeimbang, PDIP mencoba menavigasi dinamika politik Indonesia dengan cara yang tidak konvensional.
Di tengah polarisasi politik yang kerap membelah publik, pendekatan ini bisa menjadi angin segar—atau justru tantangan besar jika tidak dijalankan dengan integritas.
Seperti kata Megawati, “Kita adalah warga negara Indonesia yang sah, yang punya tanggung jawab menjaga reformasi dan demokrasi.”
Pertanyaannya, akankah PDIP mampu mewujudkan visi ini di tengah kompleksitas politik tanah air? Hanya waktu yang akan menjawab.
