Djourno.id – Di tengah hamparan sawah hijau Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Peluncuran ini menandai langkah besar menuju kebangkitan ekonomi desa dengan target 80.000 koperasi baru di seluruh desa dan kelurahan pada akhir 2025.
Lebih dari sekadar seremoni, ini adalah gerakan strategis untuk menghidupkan semangat gotong royong dan memperkecil kesenjangan ekonomi antara kota dan desa.
Latar Belakang: Potensi Koperasi yang Terbelenggu
Koperasi bukanlah hal asing di Indonesia. Sejak kemerdekaan, koperasi menjadi pilar ekonomi kerakyatan, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, valuasi koperasi melonjak dari Rp 23,12 triliun pada 2000 menjadi Rp 214,01 triliun pada 2024.
Namun, sumbangsihnya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih di bawah 1 persen. Angka ini menunjukkan bahwa potensi koperasi belum tergali secara maksimal.
Masalahnya bukan pada koperasi itu sendiri, melainkan pada sistem yang membatasinya.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut ada 21 regulasi yang menghambat pertumbuhan koperasi.
Pengamat peternakan, Rochadi Tawaf, juga menyoroti kebijakan impor daging dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK), yang merugikan peternak lokal dan koperasi di sektor peternakan.
Tantangan ini menegaskan perlunya terobosan untuk mengembalikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.
Tujuan: Membangkitkan Ekonomi Desa
Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Program ini bertujuan membentuk 80.000 koperasi berbasis komunitas lokal di seluruh desa dan kelurahan pada 2025.
Lebih dari sekadar mendirikan koperasi, KDKMP ingin menghidupkan kembali semangat gotong royong, memperkuat ekonomi desa, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Dengan mengedepankan potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, kerajinan, atau pariwisata, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat desa.
Strategi: Inovasi, Deregulasi, dan Kolaborasi
Untuk mewujudkan visi besar ini, pemerintah merancang sejumlah strategi. Pertama, deregulasi untuk menghapus belenggu birokrasi.
Menteri Budi Arie menegaskan bahwa revisi regulasi sedang digodok untuk memberikan ruang gerak lebih luas bagi koperasi. Kedua, pemberdayaan melalui pelatihan manajemen, pemasaran, dan teknologi bagi pengelola koperasi, memastikan mereka mampu bersaing di era modern.
Ketiga, KDKMP memanfaatkan potensi unggulan setiap desa. Di Desa Bentangan, misalnya, koperasi difokuskan pada pengelolaan hasil pertanian dan peternakan dengan pendekatan modern, seperti pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.
Keempat, koperasi ini mengusung model berbasis digital, memungkinkan produk desa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga keuangan juga digalakkan untuk memastikan akses modal yang memadai.
Program ini terintegrasi dengan kebijakan lain, seperti ketahanan pangan dan penguatan ekonomi desa, untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.
Dengan pendekatan ini, KDKMP tidak hanya membangun koperasi, tetapi juga ekosistem ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan.
Dampak: Dari Desa untuk Indonesia
Peluncuran 80.000 koperasi bukan sekadar angka, melainkan harapan nyata bagi desa-desa di Indonesia. Nieveldt, seorang peternak dari Bentangan, berbagi optimismenya: “Koperasi ini seperti angin segar. Kami bisa menjual hasil ternak langsung ke konsumen, tanpa perantara, dan pendapatan bisa naik hingga 30 persen.”
Secara nasional, dampaknya bisa jauh lebih besar. Jika setiap koperasi menyumbang Rp 100 miliar per tahun, 80.000 koperasi berpotensi menghasilkan Rp 8 kuadriliun—setara 40 persen PDB Indonesia pada 2024.
Ini menunjukkan bahwa desa, yang sering terpinggirkan, memiliki potensi luar biasa untuk menggerakkan roda ekonomi nasional.
Harapan: Gotong Royong Menuju Kesejahteraan
Koperasi Desa Merah Putih adalah titik balik. Lebih dari sekadar program ekonomi, ini adalah gerakan untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong yang menjadi jiwa bangsa.
Di tengah tantangan regulasi dan persaingan global, KDKMP menawarkan harapan baru: desa yang mandiri, masyarakat yang sejahtera, dan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
Seperti yang dikatakan Presiden Prabowo saat peluncuran, “KDKMP bukan hanya soal membangun koperasi, tetapi tentang memberdayakan rakyat dari akarnya.”
Keberhasilan program ini akan bergantung pada kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bagi desa, ini adalah peluang untuk bangkit. Bagi Indonesia, ini adalah langkah menuju ekonomi yang lebih adil dan kuat, berpijak pada kekuatan rakyat.
